Literasi merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan kemajuan suatu bangsa. Namun, berdasarkan laporan Programme for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), Indonesia masih berada di peringkat terbawah dalam tingkat literasi dibandingkan negara lain, yaitu peringkat ke 66 dari 81 negara. Salah satu faktor utama yang menyebabkan rendahnya literasi di Indonesia adalah keterbatasan fasilitas pendidikan, terutama akses terhadap buku dan perpustakaan.
Data dari Perpustakaan Nasional menunjukkan bahwa rasio perpustakaan terhadap jumlah penduduk masih sangat timpang, terutama di daerah terpencil. Menurut data tahun 2022, Indonesia memiliki sekitar 164.610 perpustakaan, namun distribusinya tidak merata dengan sebagian besar perpustakaan terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah terpencil seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur memiliki akses yang sangat terbatas terhadap perpustakaan yang layak. Berdasarkan laporan UNESCO, hanya sekitar 20% perpustakaan di Indonesia yang memiliki koleksi buku yang memadai sesuai dengan standar nasional. Studi yang dilakukan oleh World Bank menunjukkan bahwa kurangnya investasi dalam bahan bacaan berkualitas berdampak langsung pada rendahnya minat baca dan kemampuan literasi di kalangan pelajar Indonesia.
Tantangan utama dalam meningkatkan literasi adalah alokasi anggaran pemerintah yang kurang memadai untuk sektor ini. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, dalam APBN 2023, alokasi anggaran untuk pengadaan buku dan literasi hanya sekitar 0,2% dari total anggaran pendidikan, sementara alokasi untuk sektor lain seperti pembangunan infrastruktur jalan dan proyek strategis nasional mencapai lebih dari 10%. Laporan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyoroti bahwa anggaran pengadaan buku sering kali tersendat karena permasalahan birokrasi dan ketidakefisienan dalam distribusi dana.
Di tengah tantangan literasi yang belum terselesaikan, pemerintah baru-baru ini mengumumkan pemangkasan anggaran pendidikan. Sejumlah anggaran pendidikan turut menjadi sasaran efisiensi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pemangkasan ini imbas adanya pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengharuskan efisiensi belanja APBN 2025 senilai Rp306,7 triliun. Pemotongan ini diklaim sebagai bagian dari efisiensi anggaran, namun dikhawatirkan akan semakin memperburuk kondisi pendidikan di Indonesia. Laporan dari beberapa lembaga riset menunjukkan bahwa pemangkasan ini berdampak langsung pada program peningkatan kualitas literasi, termasuk subsidi buku, pengembangan perpustakaan digital, serta pelatihan tenaga pengajar.
Mari kita lihat bagaimana negara-negara dengan peringkat tertinggi dalam PISA, seperti Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Finlandia, memiliki strategi yang berbeda dalam membangun budaya literasi. Mereka tidak hanya berfokus pada kurikulum berbasis pemahaman kritis tetapi juga memastikan bahwa setiap siswa memiliki akses ke buku dan perpustakaan berkualitas. Negara-negara tersebut mengalokasikan dana besar untuk literasi dan pendidikan berbasis penelitian.
Finlandia, misalnya, menginvestasikan sekitar 2% dari total Produk Domestik Bruto (PDB)-nya untuk pengembangan perpustakaan dan bahan bacaan, serta menerapkan kebijakan wajib membaca di sekolah dengan dukungan fasilitas yang memadai. Di Finlandia, setiap kota wajib memiliki perpustakaan modern yang dapat diakses gratis oleh masyarakat. Sebaliknya, di Indonesia, perpustakaan sekolah sering kali hanya berisi buku-buku lama yang tidak relevan dengan perkembangan zaman, serta minimnya program literasi berbasis teknologi.
Sebagai solusi dari permasalahan ini, pemerintah sebagai pemangku kebijakan perlu mempertimbangkan kembali langkah-langkah strategis untuk meningkatkan tingkat literasi di Indonesia, salah satunya adalah meningkatkan anggaran untuk literasi. Pemerintah perlu mengalokasikan dana lebih besar untuk pengadaan buku berkualitas dan pengembangan perpustakaan, baik di sekolah maupun di ruang publik. Pembangunan dan revitalisasi perpustakaan juga merupakan hal yang perlu diperhatikan. Setiap sekolah harus memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang diperbarui secara berkala.
Selain itu, perlu ada kebijakan insentif bagi pemerintah daerah yang mengembangkan perpustakaan digital. Mengintegrasikan teknologi dalam literasi menjadi hal yang sangat penting di era digital seperti sekarang ini. Program digitalisasi buku dan akses ke perpustakaan daring harus diperluas agar masyarakat lebih mudah mengakses bahan bacaan.
Pemerintah juga diharapkan dapat mendorong program literasi nasional. Pemerintah dan sektor swasta harus bekerja sama dalam mengkampanyekan budaya membaca melalui program nasional. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah meningkatkan pelatihan guru dalam literasi. Guru harus mendapatkan pelatihan tentang cara meningkatkan minat baca siswa dan mengajarkan keterampilan berpikir kritis berdasarkan bahan bacaan yang berkualitas.
Jika Indonesia ingin meningkatkan daya saingnya di tingkat global, pemerintah perlu melakukan reformasi besar dalam kebijakan literasi, dengan mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pengadaan buku, pengembangan perpustakaan, dan inovasi dalam pendidikan literasi. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat keluar dari peringkat terbawah dalam literasi dan menciptakan generasi yang lebih cerdas dan berdaya saing tinggi. (sumber: Kumparan)
