Kab. Bandung, WartaUpdate.id – Pemerintah Kabupaten Bandung memperkuat kesiapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui Rapat Konsolidasi Sentra Penyedia Pangan dan Gizi (SPPG) yang berlangsung di Hotel Sunshine, Soreang, Minggu (16/11/2025). Kegiatan ini diikuti para camat, mitra penyelenggara, dan pengelola SPPG sebagai upaya menyatukan langkah dan memastikan program nasional tersebut berjalan optimal di daerah dengan jumlah penerima manfaat terbesar.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menegaskan komitmen penuh pemerintah daerah dalam mengawal MBG agar tepat sasaran dan bebas dari hambatan koordinasi.
“Pemerintah akan selalu hadir untuk memberi solusi. Jangan sampai terjadi miskomunikasi dalam pelaksanaan program ini. Kabupaten Bandung memiliki 3,8 juta penduduk dan menjadi daerah dengan penerima manfaat terbanyak,” ujar bupati yang akrab disapa Kang DS.
Berdasarkan data Pemkab Bandung, jumlah penerima manfaat MBG tahun ini mencapai 1.253.000 jiwa yang terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Jumlah tersebut diperkirakan meningkat menjadi 1,7 juta jiwa pada 2026 seiring rencana perluasan sasaran hingga mencakup kelompok lansia.
Kang DS menyampaikan bahwa kolaborasi antar instansi sangat dibutuhkan untuk mengelola data dinamis dan memastikan distribusi bantuan berjalan efektif. “Jumlah ini fluktuatif sehingga memerlukan sinergi semua pihak. Kami berterima kasih kepada BGN yang hadir mendampingi proses ini,” katanya.
Dalam aspek kesiapan infrastruktur, Pemkab Bandung melaporkan telah terbentuk 255 titik SPPG, dengan 161 titik di antaranya sudah beroperasi dari total kuota 375. Berdasarkan laporan para camat, jumlah tersebut berpotensi meningkat menjadi 422 titik, mengingat sebaran penerima manfaat mencakup wilayah kategori 3T.
Pemkab Bandung juga menyiapkan peningkatan standar keamanan pangan melalui pelatihan laik higiene bagi 8.422 penjamah makanan serta mendorong pemenuhan tata graha dan penggunaan filter air di seluruh SPPG.
Pada kesempatan itu, Kang DS turut menyampaikan sejumlah persoalan yang ditemui di lapangan, mulai dari keterlambatan proses, keterbatasan tenaga ahli gizi, ketimpangan jumlah SPPG per kecamatan, penumpukan kuota, hingga kendala aktivasi SPPG.
Ia memastikan seluruh persoalan tersebut akan ditindaklanjuti secara bertahap. “Dengan koordinasi dan kolaborasi, semua kendala ini bisa diselesaikan bersama,” tegasnya.
Sebagai upaya transparansi, Pemkab Bandung telah menyiapkan dasbor pimpinan untuk memantau pembaruan harian pelaksanaan MBG secara real time.
Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menekankan integritas menjadi kunci keberhasilan program yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat ini. “Jika niat pelaksana di lapangan tulus mendukung program pemerintah, manfaatnya bagi anak-anak akan sangat besar. Ini juga menjadi amal jariyah bagi kita,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengingatkan bahwa pelaksanaan MBG harus bersih dari praktik kolusi.
“Setiap warga negara berhak mendapat gizi layak. Jika ada yang mencoba mengambil keuntungan melalui SPPG, saya akan menindaknya,” tegasnya.
( Red )
