BANDUNG ,WartaUpdate.id — Insiden bayi yang nyaris tertukar di RSUP Dr. Hasan Sadikin menuai sorotan tajam dari berbagai pihak. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Komisi V Fraksi PKB, Humaira Zahrotun Noor, menilai peristiwa tersebut sebagai sinyal serius adanya celah dalam sistem keselamatan pasien di fasilitas kesehatan rujukan utama tersebut.
Dalam keterangannya, Humaira menegaskan bahwa kejadian ini tidak bisa dipandang sebagai kesalahan teknis semata. Ia menyebut, persoalan yang menyangkut identitas bayi sejak awal kehidupan merupakan hal fundamental yang seharusnya dijaga dengan standar tertinggi tanpa kompromi.
“Ini bukan hanya soal kesalahan teknis. Ini menyangkut identitas dan keselamatan manusia sejak awal kehidupan, yang seharusnya dijaga secara ketat tanpa kompromi,” tegasnya.
Menurut Humaira, insiden tersebut menjadi cerminan bahwa sistem perlindungan dasar terhadap pasien masih berpotensi mengalami kegagalan, bahkan di rumah sakit rujukan sekalipun.
Ia menilai, penjelasan yang hanya mengaitkan kejadian dengan faktor situasional seperti tidak adanya respons dari orang tua tidak cukup untuk menjawab persoalan mendasar yang terjadi.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa standar keselamatan pasien telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017, yang mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menerapkan sistem keselamatan pasien secara menyeluruh. Dalam regulasi tersebut, ketepatan identifikasi pasien menjadi salah satu pilar utama untuk mencegah kesalahan fatal, termasuk tertukarnya identitas bayi.
Tak hanya itu, komunikasi efektif antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga juga disebut sebagai elemen krusial yang tidak boleh diabaikan.
Humaira pun mengingatkan bahaya dari penyederhanaan masalah dengan menyebutnya sebagai human error. Menurutnya, pendekatan tersebut justru berpotensi menutup kemungkinan adanya persoalan yang lebih sistemik, mulai dari lemahnya pengawasan hingga ketidakpatuhan terhadap prosedur operasional standar.
“Perlu dilihat apakah ada kelemahan dalam pengawasan, kepatuhan terhadap prosedur, atau bahkan dalam sistem yang berjalan,” ujarnya.
Ia mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap penerapan standar keselamatan pasien di rumah sakit, termasuk penguatan kepemimpinan internal, peningkatan kualitas komunikasi tenaga medis, serta edukasi berkelanjutan kepada pasien dan keluarga.
Lebih penting lagi, evaluasi tersebut harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar kepercayaan publik terhadap layanan kesehatan tetap terjaga.
Di akhir pernyataannya, Humaira menyampaikan keprihatinan mendalam sekaligus dukungan moral kepada keluarga yang terdampak insiden tersebut. Ia berharap kejadian ini dapat segera ditangani dengan baik tanpa meninggalkan trauma berkepanjangan.
“Kepercayaan publik terhadap pelayanan kesehatan hanya dapat dijaga jika sistem yang ada benar-benar akuntabel, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pasien,” pungkasnya.
( Red )
