Pemerintah terus memperkuat respons strategis terhadap sejumlah isu seperti ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur melalui sejumlah langkah konkret. Dalam keterangan pers bersama usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Ruang Sidang Kabinet, Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis 7 Agustus 2025, sejumlah Menteri Koordinator menyampaikan perkembangan terbaru terkait kebijakan pemerintah di sektor pangan, pendidikan, dan infrastruktur.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menegaskan langkah pemerintah dalam merespons isu terkait dengan ketersediaan dan distribusi beras. Menurutnya, para pelanggar yang melakukan pelanggaran akan ditindak tegas.
“Masyarakat tidak usah khawatir kita sudah ada operasi pasar yang disetujui Bapak Presiden 1,3 juta ton. Dipercepat ini sekarang untuk operasi pasar. Yang kedua sudah ada bantuan pangan beras sebanyak 360 ribu ton,” ujar Menko Pangan.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Zulhas turut menyampaikan laporan mengenai percepatan operasional koperasi desa. Sementara itu, dalam keterangan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (PM), Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa pemerintah menargetkan peluncuran lebih dari 150 sekolah rakyat pada bulan September mendatang.
“Insyaallah paling lama September akan diresmikan 150an lebih sekolah rakyat yang itu menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk menangani kemiskinan di desil 1 kemiskinan ekstrem,” jelas Menko PM.
Menanggapi kedua program tersebut, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan bahwa pemerintah fokus pada percepatan pembangunan dan revitalisasi infrastruktur untuk mewujudkan ketahanan pangan.
“Misalnya dengan perbaikan irigasi, termasuk juga membangun dan revitalisasi bangunan-bangunan untuk sekolah rakyat yang tadi menjadi program unggulan dan bisa segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Menko AHY.
Lebih lanjut, pada Sidang Kabinet Paripurna, Presiden Prabowo kembali menegaskan urgensi pembangunan giant seawall sebagai langkah strategis perlindungan wilayah pantai utara Jawa (pantura). Menurut Menko AHY, pemerintah akan terus menyempurnakan desain proyek tersebut dan mencari skema pendanaan yang berkelanjutan.
“Bapak Presiden juga kembali menekankan pentingnya kita menyempurnakan konsep besar untuk membangun giant seawall. Jadi untuk melindungi masyarakat, puluhan juta masyarakat yang ada di Pantura sekaligus bukan hanya keberlangsungan hidup, tetapi juga banyak sekali pusat industri termasuk kawasan ekonomi khusus yang berada di jalur Pantura,” tandasnya
