Jakarta, Warta update.id – Kerja sama strategis antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dan Badan Gizi Nasional (BGN) resmi terjalin untuk mewujudkan pembangunan ribuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia. Kolaborasi ini menjadi tulang punggung infrastruktur untuk menyukseskan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menargetkan puluhan juta penerima manfaat.
Sinergi antarlembaga ini dikukuhkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Pendopo Kementerian PU, Jakarta, pada Selasa (5/8). Langkah ini menandai dimulainya sebuah proyek pembangunan infrastruktur sosial berskala masif, dengan Kementerian PU sebagai eksekutor pembangunan fisik dan BGN sebagai penentu lokasi strategis.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menyatakan bahwa proyek ini akan mengadopsi model kerja yang terbukti efektif dari program sebelumnya.
“Ini adalah awal dari langkah besar ke depan, seperti pengalaman kita dalam membantu Kementerian Sosial merumuskan Sekolah Rakyat (SR). Saya sudah instruksikan kepada tim di Direktorat Jenderal Prasarana Strategis untuk meniru pendekatan yang sama,” ujar Menteri Dody Hanggodo.
Pendekatan tersebut, lanjutnya, mencakup koordinasi intensif dengan Kementerian Dalam Negeri dan para kepala daerah untuk percepatan penyediaan lahan. “Target kita adalah 1.000 lokasi (tahap awal), dan proses pelelangan hingga pelaksanaan pembangunan fisik akan segera dimulai setelah itu,” tegas Dody Hanggodo.
Dari sisi skala ekonomi dan target, proyek ini memiliki cakupan yang sangat besar. Kepala BGN, Dadan Hidayana, memaparkan bahwa kolaborasi ini sangat krusial untuk menutup kesenjangan yang ada. Saat ini, dari 3.233 SPPG yang telah melayani 8,2 juta jiwa, masih terdapat 12 kabupaten/kota yang belum memiliki fasilitas serupa.
“Dengan bantuan Kementerian PU, saya yakin pekerjaan kami akan menjadi lebih ringan dan target Presiden dapat tercapai,” kata Dadan Hidayana.
BGN sendiri menargetkan pembangunan total 25.000 SPPG di kawasan aglomerasi dan 6.000 unit lainnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Angka ini diperlukan untuk melayani target penerima manfaat program MBG yang diproyeksikan mencapai 82,9 juta jiwa pada akhir November hingga awal Desember mendatang.
Untuk mengakselerasi proyek besar ini, Kementerian PU telah mengeluarkan Keputusan Menteri PU Nomor 628/KPTS/M/2025. Regulasi ini berisi tentang Desain Prototipe/Purwarupa Bangunan Gedung SPPG yang mencakup desain modular dan konvensional. Adanya standardisasi desain ini diharapkan dapat memangkas waktu perencanaan dan perizinan secara signifikan di daerah.
Sebagai bukti konsep, tiga unit SPPG percontohan telah berhasil dibangun di Jambi, Banjar, dan Kebumen melalui skema dana CSR dari BUMN Karya di atas lahan milik Kementerian PU.
Kerja sama antara keahlian infrastruktur Kementerian PU dan kebutuhan programatik BGN ini tidak hanya merupakan realisasi sebuah proyek konstruksi, tetapi lebih sebagai sebuah investasi strategis untuk membangun fondasi kebijakan pangan dan gizi nasional. Langkah konkret ini bertujuan mewujudkan ribuan SPPG untuk mendukung kelancaran program MBG di seluruh penjuru negeri.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan kementerian negara dalam Kabinet Merah Putih di Pemerintah Republik Indonesia. Kementerian ini bertugas dalam urusan pekerjaan umum, yaitu: bertugas dan bertanggung jawab atas pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Indonesia, termasuk jalan raya, jembatan, pengelolaan air. Kementerian Pekerjaan Umum bertanggung jawab kepada Presiden. Sejak tanggal 21 Oktober 2024, kementerian dipimpin Dody Hanggodo.
Sumber : temporatur ( red )
