JAKARTA – WartaUpdate.id | Upaya kolaborasi antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (OMS) kini mendapat peluang baru. Yayasan Kharisma mendorong pemanfaatan mekanisme Social Contracting atau Kontrak Sosial yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Skema ini memberikan ruang bagi OMS untuk terlibat langsung dalam pelaksanaan program pemerintah.
Regulasi tersebut diperjelas melalui Peraturan LKPP No. 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, yang membagi mekanisme menjadi empat tipe. Salah satunya, Swakelola Tipe III, memungkinkan pemerintah menggandeng OMS untuk melaksanakan kegiatan secara langsung dengan pendanaan dari APBN maupun APBD.
Bagi komunitas penggiat HIV-AIDS, terutama di DKI Jakarta, Swakelola Tipe III menjadi peluang strategis untuk mengambil peran aktif dalam pembangunan dan penanggulangan HIV. Melalui skema ini, pemerintah dapat memanfaatkan pengalaman dan jaringan komunitas dalam menjangkau populasi kunci serta kelompok terdampak.
Meski begitu, keterlibatan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran Swakelola Tipe III masih tergolong rendah. Banyak OMS penggiat HIV-AIDS yang belum terlibat, sehingga potensi kolaborasi belum maksimal.
“Ini bukan hanya soal dana, tetapi soal mengakui peran strategis komunitas dalam menjangkau populasi kunci dan kelompok terdampak HIV,” ujar salah satu pegiat OMS.
Yayasan Kharisma menilai, masih terbatasnya pemahaman publik, media, dan pelaku pengadaan terkait mekanisme ini menjadi salah satu hambatan utama. Selain itu, pemetaan anggaran daerah yang berpotensi diswakelolakan kepada OMS juga belum banyak dilakukan.
Melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan, diharapkan pemahaman para pelaku pengadaan dapat meningkat sehingga hambatan birokrasi berkurang. Dengan demikian, Swakelola Tipe III bisa menjadi pintu masuk kolaborasi yang lebih solid antara pemerintah daerah dan OMS, serta memperkuat layanan berbasis komunitas dalam penanggulangan HIV di Indonesia. ( Anjar )
