PURWAKARTA , WartaUpdate.id – Dugaan penguasaan tanah garapan masyarakat oleh perusahaan swasta untuk kepentingan pembangunan proyek di Desa Cibodas, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, menuai sorotan.
Proyek yang di operasi kan oleh yayasan kampus universitas KARYA MULIA(UK) yang berdomisili di Jl baru datar RT/RW 09/03 desa cibodas kec sukatani kabupaten Purwakarta di duga kuat tidak mengantongi ijin operasional
Persoalan ini menjadi perhatian serius lantaran pembangunan proyek disebut telah berjalan di atas lahan yang selama ini menjadi garapan masyarakat. Namun, muncul dugaan bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut belum mendapatkan persetujuan dari masyarakat yang memiliki kepentingan atas lahan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: atas dasar apa pihak perusahaan melakukan pembangunan di atas tanah garapan masyarakat? Apakah sudah ada kesepakatan dengan warga, penyelesaian hak atas tanah, serta dokumen perizinan yang menjadi dasar pelaksanaan proyek?
Jangan sampai kepentingan investasi dan pembangunan justru mengesampingkan hak-hak masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Purwakarta, khususnya Bupati Purwakarta, diminta tidak tinggal diam dan segera memerintahkan instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan di lapangan.
Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga didesak turun tangan guna memastikan status dan riwayat penguasaan tanah, sekaligus memberikan kejelasan hukum agar tidak terjadi konflik pertanahan yang merugikan masyarakat.
Pihak perusahaan swasta yang melaksanakan proyek pun diminta terbuka kepada publik dengan menjelaskan dasar penguasaan lahan, dokumen perizinan, serta apakah sudah ada persetujuan atau penyelesaian dengan masyarakat penggarap.
Jika ditemukan adanya pelanggaran hukum, aparat penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pembangunan boleh berjalan, investasi boleh berkembang, tetapi hak masyarakat tidak boleh dikorbankan.
Hingga berita ini di terbitkan pihak penanggung jawab proyek belum berhasil di konfirmasi oleh wartawan Media ini, instansi pemerintah yang memiliki kaitan atas perijinan juga belum berhasil di mintai penjelasan.
( Red / Erwin )
















